Peristiwa Sejarah: Perjanjian Kalijati, Akhir Kolonialisme Belanda dan Awal Kolonialisme Jepang

Pancarona Sejarah - Perjanjian Kalijati adalah perjanjian antara Kekaisaran Jepang dan Kerajaan Belanda tentang posisi Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942, di desa Kalijati, kecamatan Subang, provinsi Jawa Barat.

Perjanjian Kalijati ini bermula dari pasukan Belanda di Indonesia, yang diserang oleh pasukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Pada tanggal tersebut, pasukan AL jepang berhasil mendarat di Pantai Eretan, Indramayu dan berhasil merebut satu per satu benteng pertahanan Belanda di Indonesia. Dalam waktu seminggu, benteng pertahanan Belanda di Indonesia berhasil ditaklukkan oleh Jepang.

Karena tidak memiliki kekuatan dan pasukannya telah tercerai berai, Belanda pun harus menandatangani perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati sendiri berisikan penyerahan wilayah jajahan Belanda (yakni Indonesia) tanpa syarat kepada Jepang. Dengan adanya penandatanganan ini, berarti berakhirnya penjajahan Belanda dan secara resmi Jepang kemudian menjajah Indonesia.

Penandatanganan Kalijati ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Starchouwer dan Panglima Tentara Belanda Letjen Heindrik Ter Poorten. Selain itu, penandatanganan perjanjian ini di saksikan oleh Komandan Guri­ta Barat Jenderal Hitoshi Imamura.

Setelah berhasil menduduki Indonesia, Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer di Indonesia, yang terdiri dari:
1.) Pemerintah Tentara Ke-16 AD dengan wilayah Jawa, Madura yang berpusat di Jakarta.
2.) Pemerintah Tentara ke-25 AD dengan wilayah Sumatera, yang berpusat di Bukittinggi.
3.) Pemerintah Armada AL dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang berpusat di Makassar.
Ketiga wilayah pemerintahan Jepang tersebut kemudian dipimpin oleh Kepala Staf dengan gelar GUNSEIKAN.

Read More

Peristiwa Sejarah: Mr. Assaat, Presiden Indonesia selama Sembilan Bulan

Pancarona Sejarah - Pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, pemerintahan Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan negara serikat yang terdiri atas 16 negara bagian, yang salah satunya adalah Indonesia.

RIS sendiri terbentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Perubahan pemerintahan Indonesia menjadi RIS, adalah salah satu isi dari perjanjian KMB itu.

Perubahan pemerintahan Indonesia menjadi RIS ini, secara otomatis menjadikan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RIS. Adanya perubahan ini, membuat terjadinya kekosongan pada pemerintahan Republik Indonesia.

Agar tidak terjadi kekosongan pada pemerintahan Republik Indonesia kala itu, presiden Soekarno pun memerintahkan Mr. Assaat untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan pada pemerintahan RI. Mr. Assaat kemudian menjabat sebagai presiden pemerintahan RI mulai tanggal 27 Desember 1949. Dengan pusat pemerintahan berada di Yogyakarta dan merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS.

Dalan masa jabatannya sebagai presiden sementara Republik Indonesia itu, Mr. Assaat juga ikut berperan sebagai pendiri Universitas Gajah Mada (UGM), yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh Indonesia. Pemerintahan Mr. Assaat sebagai presiden resmi berakhir pada tanggal 15 Agustus 1950, yang ditandai dengan adanya pengakuan kedaulatan RI dan RIS oleh Belanda dan dunia internasional.

Setelah adanya pengakuan itu, RI dan RIS pun dilebur menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 1950 dan kembali dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 15 Agustus 1950, Mr. Assaat menjabat sebagai presiden RI selama kurang lebih sembilan bulan lamanya.

Read More

Peristiwa Sejarah: Berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dengan Presiden Sjafruddin Prawiranegara

Pancarona Sejarah - Pada tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, Indonesia tengah menghadapi kondisi sulit akibat adanya Agresi Militer Belanda II. Kala itu, pemerintahan RI yang berada di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Tak hanya itu, presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta pun berhasil ditangkap oleh Belanda.

Agar Indonesia tetap berdiri, presiden Soekarno mengirim sebuah pesan telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara secara sembunyi-sembunyi, untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Lebih lengkapnya isi telegram itu mengenai perintah kepada Sjafruddin yang kala itu menjabat sebagai menteri kemakmuran, untuk segera membentuk pemerintahan darurat di Sumatera jika pemerintahan Soekarno-Hatta saat itu tidak bisa bekerja dengan semestinya.

Atas perintah itu, maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafruddin bersama beberapa tokoh Sumatera lainnya. Tujuan pendirian PDRI ini adalah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dan mempertahankan Indonesia saat itu.

Sebagai syarat pendirian negara, PDRI juga harus mengantongi izin agar diakui oleh dunia internasional. Maka, pada tanggal 22 Desember 1948, Sjafruddin memproklamirkan berdirinya PDRI.

Sjafruddin Prawiranegara sendiri adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, yang lahir di Banten. Semasa hidupnya, selain menjabat sebagai presiden PDRI, beliau juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, penerangan, dan pertahanan.

Setelah kondisi Indonesia kembali aman dan presiden Soekarno telah dibebaskan, pucuk pimpinan kemudian diserahkan kembali kepada presiden Soekarno. Secara resmi, PDRI berakhir pada tanggal 13 Juli 1949.

Read More